Kripto Difatwakan Haram Oleh MUI Sebagai Alat Tukar Uang di Indonesia.

0
5
Kripto

Kripto dianggap sebagai investasi masa depan khususnya untuk anak muda sekarang ini. Dengan pergerakan digital, investasi ini diaggap sebagai investasi masa depan dengan kemudahan akses pembelian dan berbagai jenis mata uang yang didapat dibeli, juga nilainya yang relatif terus tumbuh positif, selain itu beberapa pengusaha kenamaan dunia seperti Elon Musk juga ikut berinvestasi di investasi tersebut, hal ini yang menjadi nilai jual khususnya dikalangan anak muda.

Kripto primadona investasi di pasar berjangka Indonesia.

Di Indonesia sendiri investasi ini pun menjadi primadona yang menarik banyak minat masyarakat untuk berinvestasi. Namun pada november 2021 ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa Kripto sebagai alat pembayaran dan komoditas untuk diperdagangkan termasuk haram bagi umat Islam di negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dikutip dari beberapa artikel, keputusan tersebut memang tidak memiliki dasar hukum namun hal tersebut jelas akan dapat mempengaruhi keputusan khususnya untuk penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia dengan jumlah sekitar 87%.

Dengan total jumlah, kurang lebih 232,3 juta, perkiraan jumlah Muslim di Indonesia, di mana hampir sembilan dari sepuluh penduduknya adalah Muslim, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-10 berdasarkan paritas daya beli.

Baca Juga : Sosial Media Merubah Tren Interaksi Konsumen di Masa Pandemi Covid-19

Hal ini juga harus diperhatikan mengingat tidak hanya akan berdampak secara nasional namun juga akan berdampak secara global. Total transaksi Kripto di Indonesia mencapai 370 triliun rupiah, atau $25,96 miliar, antara Januari dan Mei tahun 2021 ini. Hal ini dapat berpengaruh signifikan pada transaksi secara global, karena diperkirakan 10-20% trader berasal dari Indonesia.

Fatwa di negara muslim lainnya.

Berbeda dengan Indonesia, negara-negara lain yang berpenduduk mayoritas Muslim lainnya juga ada yang mendukung investasi ini. Pada bulan September, regulator keuangan Uni Emirat Arab setuju untuk menawarkan perdagangan token digital di zona bebas Dubai. Pada 2019, Bahrain menjadi negara Arab pertama yang mengeluarkan aturan tentang Kripto dan sejak itu memberi dukungan penuh.

Meskipun keputusan dewan tidak memiliki otoritas hukum, dikhawatirkan hal ini dapat mempengaruhi keputusan umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas di Indonesia  dalam membelanjakan dan menginvestasikan uang mereka. Kehadiran MUI di sektor keuangan Indonesia semakin meningkat setelah disahkannya undang-undang tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan undang-undang itu, lembaga keuangan Indonesia diamanatkan untuk memiliki divisi yang mematuhi hukum Islam, menurut Forum Asia Timur.